Gagasan tentang Bank Haji berangkat dari realitas bahwa dana haji bukan sekadar dana simpanan, melainkan dana publik jangka panjang yang memiliki dimensi sosial, politik, dan peradaban. Karena itu, tata kelolanya tidak bisa disamakan dengan dana komersial biasa.
Dengan nilai dana yang terus meningkat dan kompleksitas pengelolaan yang makin tinggi, dibutuhkan institusi khusus yang mampu mengintegrasikan fungsi penghimpunan, pengelolaan likuiditas, investasi, dan layanan jamaah dalam satu ekosistem yang terkoordinasi. Di sinilah urgensi Bank Haji menjadi relevan.
Bank Haji bukan semata lembaga keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik. Ia harus dirancang untuk melayani kepentingan umat, menjaga keberlanjutan dana, serta memastikan manfaatnya kembali kepada jamaah dan masyarakat luas.
Dalam perspektif ini, Bank Haji tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus menempatkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama. Dengan demikian, dana haji benar-benar menjadi kekuatan strategis bagi umat dan negara.
Sumber asli:
Baca versi lengkap di RM.id