Pengelolaan keuangan haji di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan besarnya jumlah jamaah dan meningkatnya dana yang harus dikelola secara aman, transparan, dan produktif. Oleh karena itu, reformasi tata kelola menjadi kebutuhan mendasar agar dana tersebut tidak hanya terjaga keamanannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah dan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara Soft Systems Methodology (SSM) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pendekatan SSM digunakan untuk memahami persoalan kelembagaan dan kompleksitas sistem pengelolaan dana haji, sedangkan AHP digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan yang paling penting dalam proses transformasi tersebut.
Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan dana haji tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi atau struktur organisasi. Dibutuhkan integrasi antara tata kelola yang kuat, koordinasi kelembagaan yang efektif, sistem pengawasan yang transparan, serta kepemimpinan yang memiliki kompetensi strategis dalam mengelola dana publik berbasis syariah.
Selain itu, transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana haji. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, proses pengawasan, pelaporan, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih transparan dan responsif.
Studi ini menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dipandang sebagai sistem tata kelola publik yang kompleks. Pendekatan sistemik seperti SSM-AHP memberikan kerangka analisis yang mampu membantu perancang kebijakan dalam menentukan prioritas reformasi yang paling efektif untuk memperkuat tata kelola dana haji di Indonesia.