Urgensi Kementerian Haji dan Umrah

Iskandar Zulkarnain menilai kompleksitas penyelenggaraan haji dan umrah menuntut desain kelembagaan yang lebih fokus, terintegrasi, dan memiliki mandat strategis yang jelas.

Dengan jutaan jamaah, rantai layanan lintas negara, dan transaksi yang besar, ekosistem haji tidak cukup dikelola sebagai fungsi administratif. Diperlukan otoritas yang mampu menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan diplomasi dalam satu kerangka kebijakan.

Pembentukan kementerian khusus bukan semata soal struktur, tetapi tentang kejelasan tanggung jawab, konsistensi kebijakan, serta keberlanjutan layanan jamaah dalam jangka panjang.